Kapolres Bireuen dan Krisis Kepercayaan Publik terhadap Institusi Kepolisian

KabarOne.ID - Kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan korupsi yang menjerat Kapolres Bireuen, AKBP Jatmiko, beserta istrinya telah menambah daftar panjang skandal kepolisian di Indonesia. 

Tuduhan mengenai penguasaan dana Samsat, pengelolaan SIM di luar prosedur, penggelapan dana tilang, hingga intervensi dalam proyek pemerintah bukan sekadar masalah individu, tetapi juga mencerminkan tantangan besar dalam reformasi kepolisian.

Kepolisian dan Integritas yang Dipertanyakan

Masyarakat menaruh harapan besar pada kepolisian sebagai institusi penegak hukum. Namun, kasus seperti ini justru memperkuat persepsi negatif tentang praktik korupsi di tubuh Polri. Jika benar adanya, dugaan bahwa istri Kapolres ikut campur dalam pengelolaan keuangan di Mapolres menunjukkan bagaimana jabatan bisa disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

Kasus ini juga menyoroti betapa rentannya posisi anggota kepolisian yang tidak sejalan dengan pimpinan mereka. Tuduhan mutasi tanpa dasar resmi menjadi indikasi bahwa kekuasaan sering kali digunakan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk menjaga ketertiban dan keadilan.

Transparansi dan Penegakan Hukum yang Harus Ditegakkan

Polda Aceh dan Mabes Polri kini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penyelidikan terhadap AKBP Jatmiko berjalan secara transparan dan independen. Jika terbukti bersalah, maka sanksi tegas harus diberikan tanpa pandang bulu.

Masyarakat tidak hanya menuntut keadilan dalam kasus ini, tetapi juga reformasi menyeluruh agar praktik serupa tidak terus berulang. Pengawasan internal di kepolisian harus diperkuat, dan mekanisme pelaporan pelanggaran oleh anggota maupun masyarakat harus lebih terbuka dan aman.

Menjaga Kepercayaan Publik

Kepercayaan publik terhadap kepolisian sudah lama mengalami erosi akibat berbagai kasus penyalahgunaan kekuasaan. Jika kasus Kapolres Bireuen tidak ditangani dengan transparan dan adil, hal ini akan semakin memperburuk citra kepolisian.

Institusi Polri harus membuktikan bahwa mereka bukan hanya alat kekuasaan, tetapi benar-benar berdiri untuk menegakkan hukum dengan integritas. Jika tidak, kepolisian akan terus kehilangan kepercayaan masyarakat, dan pada akhirnya, hukum akan semakin jauh dari keadilan.